Tumbuhkan korupsi sejak usia dini

Minggu 12 Juni 2011, saya menyimak berita di sebuah televisi swasta tentang demonstrasi warga terhadap pelapor kecurangan dalam ujian. Anda bisa cari beritanya di Google dengan kata kunci “menyontek massal”.
Pelapor contek massal, yang tidak lain adalah seorang wali murid, mendapat cemooh dari para wali murid lain yang merasa dirugikan oleh tindakan pelaporan kecurangan tersebut.

Dilarang berbuat jujur di Indonesia

Ironis memang. Berbuat jujur justru dianggap perbuatan memalukan dan harus dihindari agar tidak mendapat cemooh. Orang jujur dianggap orang aneh. Saking anehnya, pelapor terpaksa harus mengasingkan diri agar terhindar dari hukuman sosial warga sekitar.

Sejatinya contek massal bukan sesuatu yang baru. Saya bukan orang berintegritas tinggi. Saya pribadi pernah melakukannya. Semasa saya kuliah, bukan pemandangan memalukan ketika beberapa mahasiswa bergerombol mencontek hasil pekerjaan mahasiswa lain. Yang justru dianggap aneh adalah mahasiswa yang tidak pernah mencontek atau Anda dianggap cerdas tapi tidak mau memberikan hasil pekerjaan rumah Anda untuk dicontek mahasiswa lain. Mahasiswa aneh dijamin tidak punya teman banyak dan lebih sering jadi bahan cemooh mahasiswa lain.

Jadi, di Indonesia, Anda dilarang berbuat jujur.

Kemiskinan dan pendidikan

Korupsi, mafia atau apalah istilahnya, muaranya selalu urusan uang. Tidak terkecuali urusan contek-mencontek tugas atau ujian.

Ditengah himpitan beban biaya kebutuhan hidup yang tidak pernah turun dari tahun ke tahun, menyekolahkan anak menyedot keuangan keluarga cukup signifikan. Meski beberapa pemerintah daerah membebaskan uang SPP sekolah, wali murid tetap saja harus mengeluarkan biaya-biaya lain terkait pendidikan anak. Beli buku, alat tulis, seragam sekolah adalah hal yang tidak bisa ditawar.

Tidak lulus ujian berarti siswa berpeluang besar harus mengulangi lagi. Ini berarti pengeluaran. Pengeluaran menjadi beban wali murid. Tentunya wali murid tidak ingin anaknya mengulang lagi sehingga menjadi penting agar anaknya lulus. Jika anak didik cerdas, mungkin tidak masalah. Beasiswa bisa menjadi solusi. Jika anak didik kurang cerdas? Menjadi rumit perkaranya. Pemberi beasiswa tidak ada yang mau membiayai anak kurang cerdas. Sayangnya, kecerdasan anak erat kaitannya dengan asupan gizi yang baik. Anak dari keluarga miskin cenderung tidak mendapat asupan gizi cukup, oleh karenanya anak kurang cerdas umumnya berasal dari keluarga miskin yang tak cukup sandang pangan.

Maka penting bagi wali murid yang tidak berpunya agar anaknya selalu dapat melalui jenjang pendidikan secepatnya. Beban akhirnya ditimpakan kepada guru. Ini buah simalakama bagi guru. Berbuat jujur, resikonya anak didik akan berguguran tidak lulus, wali murid berang, guru dianggap tidak becus mengajar dan terancam sanksi. Berbuat curang, anak didik lulus namun dengan kualitas integritas moral dipertanyakan.

Pupuk korupsi sejak usia dini

Anak usia belia seperti kertas putih yang masih bersih yang siap dilukis. Kita memberi pengaruh bagi mereka apakah akan dilukis gambar indah atau gambar muram dan kotor.

Korupsi biasa terkait dengan uang. Saya melihat korupsi itu layaknya dagang (walau dagang yang tanpa moral dan etika). Berdagang itu ada uang dan produk/jasa yang dipertukarkan. Jasa membebaskan terdakwa dari semua tuntutan dibayar dengan uang. Jasa meloloskan tender proyek dibayar dengan uang fee sukses. Jasa pengaturan pajak terhutang dibayar uang dan lain-lain.

Sebagai sebuah dagang, perdagangan terjadi karena ada hal: supply dan demand. Jika kita ingin korupsi berhenti, kita perlu menghilangkan salah satu atau kedua hal tersebut. Menghilangkan supply berarti membersihkan institusi pemerintah dari orang-orang tidak bersih. Ini hal yang mustahil bila institusi pemerintah tidak ingin bersih. Membersihkan institusi berarti menghentikan aliran uang. Orang yang telah menikmatinya, jelas tidak ingin aliran uang ini terhenti.

Solusi lain adalah menghilangkan komponen demand (permintaan). Demand berasal dari masyarakat. Orang tidak ingin sesuatu yang rumit. Ditilang polisi, solusi lebih gampang adalah memberi tips ke polisi sehingga urusan selesai di tempat. Toh jumlah yang dibayarkan tidak sepadan bila dihitung dengan biaya dan waktu yang terbuang untuk terlibat dalam urut-urutan birokrasi yang sengaja dibuat rumit.

Koruptor tentu tidak ingin lahan bisnisnya tergerus. Menghilangkan demand berarti menghilangkan lahan bisnis koruptor. Maka penting agar demand ini selalu terjaga. Caranya kenalkan korupsi sejak usia dini.

Ajarkan kebiasaan contek-mencontek sehingga kegiatan mencontek menjadi sesuatu yang lumrah di sekolah. Bahwa sejatinya mencontek adalah mencuri hasil kerja orang lain, harus diupayakan terlihat menjadi sesuatu yang lazim dan jamak dilakukan. Dengan demikian semenjak belia, anak dibiasakan mencuri. Yang kecil-kecil dulu. Nanti kalau sudah besar baru yang menilap yang lebih besar seperti proyek, cek perjalanan, pajak dan lain-lain yang bernilai uang milyaran.

Ciptakan ilusi bahwa hasil itu lebih penting dari proses. Mendapat nilai yang tinggi di rapor/ijazah jauh lebih penting dari pada memahami apa inti dari apa yang diajarkan. Lulus Ujian Nasional adalah harga mati. Apapun harus ditempuh yang penting lulus. Menjadi kaya itu wajib, apapun jalannya.

Ciptakan ilusi bahwa agama dan moral hanya perlu jadi bahan diskusi di tempat-tempat ibadah dan tidak perlu menyentuh kehidupan sehari-hari. Bahwa manusia hanyalah mahluk yang selalu berbuat kesalahan sehingga tidak penting mempunyai moral yang lurus.

Kalau moral sudah bengkok sejak belia, sebagus apapun hukum, undang-undang, peraturan, akan selalu ada cara untuk mengakalinya. Jika sudah begini akan tercipta kelanggengan korupsi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>