Ini adalah masalah besar bagi website raksasa seperti Google, Facebook, Twitter, Wikipedia, YouTube, Ebay, PayPal dan lain-lain di mana hampir seluruh isinya adalah kontribusi pengguna. Menyaring konten yang dihasilkan oleh ratusan juta pengguna bukan perkara mudah. Untuk mesin pencari Google, ini lebih repot lagi. Anda tahu Google menggunakan software (biasa disebut web crawler atau web spider) untuk menjelajahi seluruh halaman website di Internet dan mencatatnya kedalam database hasil pencarian. Masalahnya, kode program tidak paham hukum, mereka hanya menjalankan tugas mencari informasi dan menyimpannya.

Jika draft ini disahkan, Google harus membuang SEMUA hasil pencarian yang mengacu pada halaman website yang mengandung materi yang melanggar hak cipta meskipun materi yang melanggar tersebut tidak berada di sistem mereka. Google harus mengeluarkan dana sangat besar untuk mematuhi draft undang-undang ini bila disahkan. Dan yang pasti, bukan hanya Google yang terimbas.

Sudah diketahui umum bahwa Internet adalah surga bagi pelanggaran hak cipta. Sangat mudah bagi anda untuk mendapatkan materi yang dilindungi hak cipta. Lagu, film, atau software dan material dewasa adalah beberapa hal yang paling dicari di Internet. Anda tahu kenapa mereka mudah ditemukan? Karena mereka mudah ditemukan dengan mesin pencari. Dengan sedikit kreatifitas pemilihan kata kunci, materi yang melanggar hak cipta segera terpampang di halaman browser anda.

Website berbagi file seperti Rapidshare.com, Hotfile.com dan lain-lain yang banyak digunakan pembajak software untuk menyimpan materi bajakan lolos dari jeratan DMCA karena mereka dianggap telah melakukan “langkah-langkah yang cukup” untuk mengatasi pelanggaran hak cipta yakni menghapus konten terkait. Namun karena jumlah file yang diupload sangat banyak, menjadi tantangan tersendiri untuk menemukan konten melanggar hak cipta apalagi bila tidak ada laporan pelanggaran yang diterima.

Website-website direct download semacam downarchive.com, phazeddl.com tidak tersentuh karena mereka tidak menyimpan materi yang melanggar hak cipta di server mereka dan hanya mengacu ke link tersebut, sama seperti yang dilakukan Google.

Jika draft ini jadi disahkan, saham Google di Wall Street akan tergerus cukup banyak, rencana IPO Facebook tahun ini bisa jadi terganjal. Margin keuntungan tergerus untuk menghapus konten-konten melanggar hak cipta. Berkurangnya konten sangat mungkin akan disertai penurunan traffic ke mesin pencari. Semakin sedikit peluang meraup keuntungan dari iklan.

Jika Google mati, Internet mati. Anda siap?

Ia sama dengan saya. Diam. Bedanya, saya bingung, TV saya tidak.

Bingung hukum

Jika Anda bingung seperti saya, anda boleh bergembira karena anda memiliki kawan. Saya bingung dengan urusan KPK dan Nazaruddin. Bingung dengan omongan tipu sana – sini, bual sana-sini. Terlalu seringnya sampai, otak saya yang awam ini, rasanya kosong melompong seperti orang idiot karena terkuras isinya memikirkan kebingungan ini. Mana yang benar?

Politikus dan praktisi hukum, kalau Anda sering lihat di acara yang kadang diplesetkan sebagai Jakarta Liar’s Club, bicaranya muluk berbusa. Topiknya sudah jelas bahwa hukum harus ditegakkan. Saya sampai tertawa linglung karena bingung.

Lha, maling uang BLBI saja ketawa-ketiwi di luar negeri aman makmur sentosa, maling ayam bisa mati digebuki. Lalu mereka itu bicara untuk siapa?

Bingung ekonomi

SBY berpidato, kemiskinan terus berkurang. Tapi di mana-mana, acara bagi-bagi uang (uang sumbangan, uang zakat, Bantuan Langsung Tunai) semua banjir pengunjung, tak jarang berakhir dengan anak-anak atau kaum tua renta terinjak-injak.

Bingung. Kalau kemiskinan berkurang, mengapa antrian bagi-bagi uang/sembako semakin panjang?

Bingung pendidikan

Anda tahu, UUD 45 kita mewajibkan pemerintah mengalokasikan 20% total APBN untuk dana pendidikan. Bingungnya saya: Apakah benar angka 20% itu ada? Jika anda tengok, sekolah-sekolah di luar pulau Jawa, bangunannya nyaris ambruk tak terurus. Bahkan anak-anak sekolah di Lebak Banten berjibaku menyeberang sungai dengan meniti kawat baja untuk pergi ke sekolah karena pemerintah daerah tersebut bingung bagaimana cara membuat jembatan.

Pemerintah kita bingung. Jika pendidikan diutamakan, kesejahteraan mungkin meningkat, tapi semakin orang cerdas, semakin orang jadi kritis. Semakin susah orang-orang di pemerintah menggelapkan uang negara. Semakin pintar rakyat, semakin susah rakyat dikibuli. Lalu bagaimana orang-orang di pemerintah, di badan legislatif, di badan yudikatif mengembalikan uang yang sudah mereka setor untuk menempati posisi karir mereka saat ini kalau peluang untuk maling uang negara semakin kecil karena rakyatnya semakin pintar?

Lalu apa rakyat dibuat tidak pintar? Bingung juga. Semakin rakyat bodoh, memang semakin gampang dikibuli. Tapi malah ketahuan nanti kalau kerjaannya cuma plesir jalan-jalan menghabiskan uang negara dan bukan mengurus rakyat.

Jadi bagaimana? Bingung?

Bingung kedaulatan

Bingung dengan kedaulatan kita. Apa sebenarnya kita masih berdaulat? Pemerintah kita gampang ditekan negara Barat. Barat sedikit keselek gara-gara teroris, Densus 88 langsung sergap turun tangan, berangus WNI yang diduga teroris. Giliran kita mau minta koruptor dipulangkan dari Singapura, pemerintah jadi macan ompong.

Pulau-pulau dan batas negara kita dicaplok. Singapura memperluas wilayah dengan menguruk pantainya dengan pasir yang diambil dari Batam. Pemerintah kita bukan berdiri di depan melawan, malah sibuk mengelak. Tidak ada pencaplokan, tidak ada perubahan batas negara dan lain-lain.

Bingung. Rasanya sekarang kedaulatan ada harganya dalam dollar.

Bingung kekayaan alam dan pemerataan pembangunan

Dulu, guru saya di sekolah selalu mengajarkan bahwa Indonesia itu sangat kaya oleh dari itu kami semua diajarkan harus bangga dengan Indonesia. Namun kemudian saya jadi bingung. Saya cukup lama menetap di tanah Papua sehingga saya cukup paham bagaimana kondisi nyata disana. Jika kita sebegitu kayanya, jika pulau Papua sangat kaya, kenapa penduduk Papua sangat terbelakang? Kemajuan pembangunan seret. Lalu kemana larinya kekayaan alam itu?

Yang menangguk untung kekayaan Papua sepertinya cuma perusahaan pertambangan milik bule. Fasilitas mewah dibangun di belantara Timika khusus untuk kenyamanan bule-bule yang bekerja di sana. Orang Papua cukup jadi penonton. Bingung. orang-orang pemilik sah kekayaan alam itu malah tidak dapat apa-apa, bahkan hanya untuk minta kenaikan upah, mereka harus berjibaku dengan tentara.

Bingung rasa aman

Anda tahu, rasa aman adalah hak azasi manusia. Anda bangun rumah karena Anda butuh rasa aman. Ketika Anda tidur atau bepergian, Anda ingin barang-barang milik Anda tidak diambil orang.

Kemana rasa aman? Kita bangun rumah dengan pagar tinggi penuh kawat duri untuk menghalau orang. Kita pasang terali baja di jendela-jendela rumah agar orang tiak sembarangan masuk. Kita menyewa petugas keamanan untuk menjaga rumah dan barang-barang milik kita. Sepertinya kita bukan membangun rumah. Kita membangun penjara.

Bingung. Penjara seharusnya untuk mengurung para kriminal. Tapi kita dengan kerelaan dan penuh kesadaran menginginkan diri kita dikurung dalam penjara yang kita sebut rumah. Bingung. Saat ini definisi penjara dan rumah saling rancu. Di penjara, Anda bisa hidup laksana di rumah atau di hotel, bepergian kemana pn Anda suka, bila Anda cukup punya uang. Tapi tinggal di rumah juga bisa jadi seperti di penjara tanpa tetan

Anda tahu kasus perkosaan di angkutan umum yang marak diberitakan beberapa waktu lalu? Punya anak perempuan saat ini membuat hati bingung dan was-was. Berharap cemas bahwa kejadian tersebut tidak menimpa anak kita. Lalu buat apa kita punya pemerintah kalau tidak bisa menjamin rasa aman warga negaranya.

Gubernur Jakarta bisa enak saja melemparkan tanggung jawab. Bahwa perkosaan itu disebabkan karena ada kesempatan. Bahwa perempuan yang jadi korban dianggap memberikan kesempatan terjadinya perkosaan (naik angkot malam-malam berpakaian seronok). Kasihan betul jadi perempuan, sudah jadi objek ekspoitasi seksual masih dipersalahkan karena memberikan kesempatan. Jadi kalau begitu untuk kasus perkosaan, yang bersalah adalah perempuan bukan pemerkosanya?

Lalu di mana tanggung jawab pemerintah untuk memberi rasa aman bagi warga? Bukankah ini berarti pemerintah gagal memenuhi hak dasar warga negaranya? Jika pejabat di luar negeri seperti Jpeang atau Korea langsung mengundurkan diri, pejabat kita bisanya saling tuding tanpa solusi.

Rasa aman juga sering lenyap ketika orang hendak bepergian. Mau lewat laut, kapal laut banyak yang tenggelam atau terbakar. Mau lewat darat, perusahaan jasa bis siap-siap mencabut nyawa anda. Bisa lebih naas, anda disundul kereta api terguling. Lewat udara? Tidak jauh berbeda, maskapai udara siap jadi jagal.

Lalu apakah lebih aman berdiam saja di rumah? Jangan buru-buru senang. Tabung gas di rumah anda mungkin perlu sering anda cek. Di tempat lain, tabung ini lumayan untuk terkenal sebagai jagal. Apa lagi ditengah minimnya fasilitas pemadam kebakaran di kawasan pemukiman padat penduduk.

Negara bingung mau kemana

Pemerintah mengelola negara seolah-olah tidak ada masalah. Tidak ada visi besar yang hendak dibangun oleh pemerintah. Problem-problem hanya diselesaikan secara reaktif dan sekedar tambal sulam. Kalimat “mau jadi apa negara ini” seolah buram. Dengan teritori laut luas apa mau jadi bangsa maritim? Sepertinya bukan. Industri kelautan tidak dikelola dengan baik. Jumlah industri kapal bisa dihitung dengan jari. Jumlah kekayaan alam laut yang dicuri tetangga sangat banyak. TNI matra laut kekurangan alutsista. Tidak sebanding dengan luas laut yang harus dijaga. Nelayan lokal tidak dilindungi selayaknya.

Mau jadi negara agraris? Sepertinya juga bingung. Lahan-lahan sawah semakin sempit karena tergerus pembangunan mal, apartemen mewah, perumahan. Pertanian lokal tidak dilindungi dan diperkuat. Industri pertanian lemah karena minimnya tenaga ahli terjun ke pertanian. Harga pupuk dan benih tak terjangkau sementara impor hasil pertanian semakin mudah. Terima kasih untuk kebijakan AFTA.

Mau jadi negara industri? Masih jauh api dari panggang.

Sementara negara tampak suram bingung mau jadi apa, Presiden bingung rombak kabinet. Politisi bingung putar otak buat 2014. Koruptor bingung cari akal agar KPK bubar. Sementara kita, rakyat kecil bingung cari makan, sekedar supaya besok dapur masih ngebul ditengah lonjakan harga barang.

Kita semua bingung.

Tapi kalau Ibu Prita tetap ogah tinggal di penjara. Ini tips yang mungkin bisa Ibu Prita tempuh.

Lupakan PK

Omong kosong dengan pengajuan PK. Wakil Ketua KY, Imam Anshori Saleh berujar,

“KY mengimbau masyarakat untuk tidak emosional menanggapi Putusan Kasasi tersebut. Sebaiknya dukung saja upaya Prita mengajukan PK. Itu lebih elegan,”

(Sumber: Republika.co.id).

Jangan percaya omong kosong seperti itu. Apanya yang elegan tentang hukum Indonesia yang carut marut? Hukum di negara Indonesia apa masih bisa dipercaya mau melindungi rakyatnya? Untuk rakyat jelata seperti Ibu Prita, silakan Ibu bermimpi mendapat perlindungan hukum, kecuali kalau Ibu kenal baik dengan SBY, Nazaruddin atau Ruhut si pelawak itu.

Galang dukungan 1 juta Facebooker

Kalau Ibu tidak kenal SBY, Ibu Prita minta bantuan rekan-rekan di Facebook lagi. Ini tips efektif untuk menggalang dukungan massal. Kalau sudah banyak orang di Facebook yang teriak-teriak, di jamin SBY akan kelabakan. Segera saja nanti akan dibentuk Satgas Perlindungan Prita Mulyasari. Tugas satgas ini? Ya, mendorong agar kasus Ibu Prita terus mendapat perhatian media massa, sehingga orang lupa pada kasus Century, kasus Nazaruddin, kasus Nunun Nurbaeti, kasus TKI dipancung, kasus mafia pajak, mafia pemilu, mafia hukum, mafia proyek dan lain-lain.

Galang gerakan kumpul koin

Sudah waktunya gerakan kumpul koin kembali diangkat. Ibu Prita beperkara di pengadilan kan, habis duit banyak. Bayar pengacara untuk omong sampai berbusa butuh uang banyak. Butuh lebih lagi kalau mau kasusnya dimenangkan. Hakim MA kan banyak yang suka aroma harum bergepok-gepok duit. Jadi kuncinya siapkan kocek banyak. Saran saya gerakannya saat ini jangan dinamai kumpul koin melainkan kumpul lembar 100 ribuan. Memangnya hakim MA mau terima koin recehan? Nanti disangka tukang parkir atau pengamen.

Lari ke Singapura

Kalau Ibu Prita masih tidak sanggup juga menggalang dukungan dengan cara di atas, Ibu Prita bisa lari ke Singapura. Para koruptor kakap dan Nazaruddin tidak sanggup dipulangkan ke Indonesia. Uangnya? Gampang! Ibu Prita mendaftar saja jadi TKI ke Singapura asal hati-hati agar tidak kena pancung di negeri orang.

Kalau dicekal? Gampang juga! Di Indonesia gampang buat identitas palsu. Kasih salam tempel pejabat kecamatan jadi deh KTP asli tapi palsu. Salam tempel keimigrasian, jadi deh paspor aspal. Masih dikenali pihak imigrasi? Pakai wig. Gayus Tambunan saja sukses plesir ke luar negeri walau di cekal, masak Ibu Prita tidak bisa?

Untuk sementara, itu saja tips dari saya. Untuk Ibu Prita, selamat ke Singapura.

Bangsa jongos pengekspor babu

Pemerintah tidak punya malu lagi. Alih-alih mencerdaskan rakyatnya sehingga yang diekspor tenaga kerja profesional berpendidikan seperti di India, pendidikan dijadikan bisnis kapitalis dan dibuat berbiaya tinggi sehingga tidak terjangkau. Masuk kuliah? Anda harus siap-siap kocek puluhan juta rupiah. Tak heran tenaga kerja Indonesia mayoritas hanyalah kuli dan babu. “Adanya babu, ya kita ekspor saja babu”, mungkin demikian isi benak pengelola negara ini. Agar mentereng kita beri gelar pahlawan devisa sehingga tangis duka nestapa ketika babu-babu kita disiksa majikannya, dikejar-kejar oleh aparat keimigrasian, ditangkapi pihak berwenang negara tetangga, tinggal tak terurus di kolong jembatan di luar negeri bisa tertutupi.

Bangsa jongos dengan kekayaan alam melimpah

Indonesia selalu digembar-gemborkan sebagai negara dengan kekayaan alam melimpah. Tapi apa kenyataannya? Perusahaan asing mengeruk kekayaan alam kita. Rakyat Indonesia hanya sebatas penonton atau maksimal sekedar kuli di perusahaan pertambangan bukan penentu kebijakan. Pemerintah menggandeng perusahaan asing dengan dalih Indonesia belum mampu mengelola sendiri kekayaan alamnya seolah menunjukkan mental jongos pemerintah kita. Di lain pihak, bagi hasil ekploitasi kekayaan alam itu sangat timpang dan tidak berpihak ke rakyat Indonesia sebagai pemilik kekayaan alam tersebut.
Tengok saja penduduk pedalaman Timika Papua dan bandingkan dengan bule-bule asing yang bekerja di Freeport. Kenapa pemerintah punya dalih bahwa Indonesia tidak sanggup mengelola sendiri kekayaan alamnya? Karena rakyat Indonesia bodoh. Kenapa rakyat Indonesia bodoh? Karena pemerintahnya tidak peduli pada pendidikan rakyatnya. Kenapa tidak peduli? Karena pemerintah ingin rakyatnya tetap bodoh?
Kenapa ingin rakyatnya bodoh? Agar mudah ditipu dan dimanipulasi sehingga kekayaan alam melimpah itu bisa dinikmati oleh negara asing dan segelintir penduduk Indonesia yang bekerja sebagai pengelola negara.

Bangsa jongos bagi dunia barat

Jika dulu Soekarno dengan berani mengatakan tidak pada dunia barat, kini tidak ada lagi orang besar di negara ini yang berani mengatakan hal yang sama. Pembangkang dunia barat seperti Soekarno jelas tidak bagus bagi kepentingan barat di Asia Tenggara apalagi Indonesia sangat potensial untuk diekploitasi kekayaan alamnya. Maka dibuatlah plot untuk menumbangkan Soekarno dan menggantikannya dengan orang yang lebih pro kepentingan barat seperti Soeharto. Sebagai balas jasa atas bantuan dunia barat, dibuatlah konsesi-konsesi ekploitasi alam yang tujuannya untuk menguntungkan dunia barat. Maka bercokol ragam perusahaan asing pengeruk kekayaan alam Indonesia.
Sebagai imbal jasa, Indonesia dipermudah memperoleh pinjaman ke dunia barat. Maka menumpuklah utang-utang hingga angkanya mencapai 214.5 milyar dolar AS menurut AntaraNews.com Utang Luar Negeri Indonesia Patut Dicermati pada Kamis 30 Juni 2011 lalu.
Dengan utang sebesar itu, entah sampai kapan kita jadi jongos.

Bangsa jongos tanpa martabat

Anda tahu kenapa koruptor bisa lenggang kangkung ke Singapura dengan santai? Karena kita tidak punya kekuatan untuk memaksa koruptor pulang ke Indonesia. Kenapa tidak bisa memaksa warga negara Indonesia pulang? Karena kita tidak punya perjanjian ekstradisi. Kenapa kita tidak punya perjanjian ekstradisi dengan Singapura? Karena kita tidak punya posisi tawar dengan Singapura. Kenapa kita tidak punya posisi tawar? Karena kita dianggap remeh oleh Singapura. Kenapa kita dianggap remeh? Karena kita jongos dunia barat.

Sedikit saja kita berani usik Singapura, dunia barat siap pasang badan bagi Singapura. Kenapa? Karena mengusik Singapura berarti mengusik kepentingan bisnis dunia barat di Singapura.
Jongos tidak boleh macam-macam terhadap juragan.

Lalu kita mau apa?

Bagaimana solusi agar menjadi Indonesia bangsa juragan? Entah dengan Anda, saya sangat geram dengan pemerintah kita. Jika boleh memilih, saya pilih revolusi!

Dilarang berbuat jujur di Indonesia

Ironis memang. Berbuat jujur justru dianggap perbuatan memalukan dan harus dihindari agar tidak mendapat cemooh. Orang jujur dianggap orang aneh. Saking anehnya, pelapor terpaksa harus mengasingkan diri agar terhindar dari hukuman sosial warga sekitar.

Sejatinya contek massal bukan sesuatu yang baru. Saya bukan orang berintegritas tinggi. Saya pribadi pernah melakukannya. Semasa saya kuliah, bukan pemandangan memalukan ketika beberapa mahasiswa bergerombol mencontek hasil pekerjaan mahasiswa lain. Yang justru dianggap aneh adalah mahasiswa yang tidak pernah mencontek atau Anda dianggap cerdas tapi tidak mau memberikan hasil pekerjaan rumah Anda untuk dicontek mahasiswa lain. Mahasiswa aneh dijamin tidak punya teman banyak dan lebih sering jadi bahan cemooh mahasiswa lain.

Jadi, di Indonesia, Anda dilarang berbuat jujur.

Kemiskinan dan pendidikan

Korupsi, mafia atau apalah istilahnya, muaranya selalu urusan uang. Tidak terkecuali urusan contek-mencontek tugas atau ujian.

Ditengah himpitan beban biaya kebutuhan hidup yang tidak pernah turun dari tahun ke tahun, menyekolahkan anak menyedot keuangan keluarga cukup signifikan. Meski beberapa pemerintah daerah membebaskan uang SPP sekolah, wali murid tetap saja harus mengeluarkan biaya-biaya lain terkait pendidikan anak. Beli buku, alat tulis, seragam sekolah adalah hal yang tidak bisa ditawar.

Tidak lulus ujian berarti siswa berpeluang besar harus mengulangi lagi. Ini berarti pengeluaran. Pengeluaran menjadi beban wali murid. Tentunya wali murid tidak ingin anaknya mengulang lagi sehingga menjadi penting agar anaknya lulus. Jika anak didik cerdas, mungkin tidak masalah. Beasiswa bisa menjadi solusi. Jika anak didik kurang cerdas? Menjadi rumit perkaranya. Pemberi beasiswa tidak ada yang mau membiayai anak kurang cerdas. Sayangnya, kecerdasan anak erat kaitannya dengan asupan gizi yang baik. Anak dari keluarga miskin cenderung tidak mendapat asupan gizi cukup, oleh karenanya anak kurang cerdas umumnya berasal dari keluarga miskin yang tak cukup sandang pangan.

Maka penting bagi wali murid yang tidak berpunya agar anaknya selalu dapat melalui jenjang pendidikan secepatnya. Beban akhirnya ditimpakan kepada guru. Ini buah simalakama bagi guru. Berbuat jujur, resikonya anak didik akan berguguran tidak lulus, wali murid berang, guru dianggap tidak becus mengajar dan terancam sanksi. Berbuat curang, anak didik lulus namun dengan kualitas integritas moral dipertanyakan.

Pupuk korupsi sejak usia dini

Anak usia belia seperti kertas putih yang masih bersih yang siap dilukis. Kita memberi pengaruh bagi mereka apakah akan dilukis gambar indah atau gambar muram dan kotor.

Korupsi biasa terkait dengan uang. Saya melihat korupsi itu layaknya dagang (walau dagang yang tanpa moral dan etika). Berdagang itu ada uang dan produk/jasa yang dipertukarkan. Jasa membebaskan terdakwa dari semua tuntutan dibayar dengan uang. Jasa meloloskan tender proyek dibayar dengan uang fee sukses. Jasa pengaturan pajak terhutang dibayar uang dan lain-lain.

Sebagai sebuah dagang, perdagangan terjadi karena ada hal: supply dan demand. Jika kita ingin korupsi berhenti, kita perlu menghilangkan salah satu atau kedua hal tersebut. Menghilangkan supply berarti membersihkan institusi pemerintah dari orang-orang tidak bersih. Ini hal yang mustahil bila institusi pemerintah tidak ingin bersih. Membersihkan institusi berarti menghentikan aliran uang. Orang yang telah menikmatinya, jelas tidak ingin aliran uang ini terhenti.

Solusi lain adalah menghilangkan komponen demand (permintaan). Demand berasal dari masyarakat. Orang tidak ingin sesuatu yang rumit. Ditilang polisi, solusi lebih gampang adalah memberi tips ke polisi sehingga urusan selesai di tempat. Toh jumlah yang dibayarkan tidak sepadan bila dihitung dengan biaya dan waktu yang terbuang untuk terlibat dalam urut-urutan birokrasi yang sengaja dibuat rumit.

Koruptor tentu tidak ingin lahan bisnisnya tergerus. Menghilangkan demand berarti menghilangkan lahan bisnis koruptor. Maka penting agar demand ini selalu terjaga. Caranya kenalkan korupsi sejak usia dini.

Ajarkan kebiasaan contek-mencontek sehingga kegiatan mencontek menjadi sesuatu yang lumrah di sekolah. Bahwa sejatinya mencontek adalah mencuri hasil kerja orang lain, harus diupayakan terlihat menjadi sesuatu yang lazim dan jamak dilakukan. Dengan demikian semenjak belia, anak dibiasakan mencuri. Yang kecil-kecil dulu. Nanti kalau sudah besar baru yang menilap yang lebih besar seperti proyek, cek perjalanan, pajak dan lain-lain yang bernilai uang milyaran.

Ciptakan ilusi bahwa hasil itu lebih penting dari proses. Mendapat nilai yang tinggi di rapor/ijazah jauh lebih penting dari pada memahami apa inti dari apa yang diajarkan. Lulus Ujian Nasional adalah harga mati. Apapun harus ditempuh yang penting lulus. Menjadi kaya itu wajib, apapun jalannya.

Ciptakan ilusi bahwa agama dan moral hanya perlu jadi bahan diskusi di tempat-tempat ibadah dan tidak perlu menyentuh kehidupan sehari-hari. Bahwa manusia hanyalah mahluk yang selalu berbuat kesalahan sehingga tidak penting mempunyai moral yang lurus.

Kalau moral sudah bengkok sejak belia, sebagus apapun hukum, undang-undang, peraturan, akan selalu ada cara untuk mengakalinya. Jika sudah begini akan tercipta kelanggengan korupsi.

Media sebagai penggiring opini

Di era globalisasi komunikasi, pers adalah kunci utama transfer informasi dari pihak satu ke pihak lain secara masif.
Televisi telah menjadi kotak ajaib yang menghipnotis mayoritas keluarga di Indonesia. Saya rasa, sangat sedikit sekali keluarga yang hidup di perkotaan yang bebas dari cengkraman televisi.

Selain televisi, Internet dan koran adalah media efektif untuk menggiring opini publik. Ingat bagaimana Internet mampu mampu menggerakkan orang menjadi simpatik terhadap Prita dalam kasus keluhan ke sebuah rumah sakit?

Nazaruddin dan pentingnya pengalihan isu

Saya berpendapat bahwa sebaiknya Demokrat segera mengambil tindakan-tindakan untuk mengalihkan isu terkait korupsi wisma atlet ini. Sebagai mantan bendahara umum, posisi Nazaruddin sangat strategis. Dia mengetahui seluk beluk aliran dana yang keluar dan masuk ke tubuh Demokrat. Jika Nazaruddin sampai “bernyanyi sumbang”, pasti pusing Demokrat mendengar “lagu tak merdu”-nya. Jika urusan rumah tangga Demokrat sampai tergelar bebas di muka umum, aroma kecurigaan kasus Century (di mana ada dugaan bahwa ada aliran dana yang masuk ke beberapa partai) bisa kembali mencuat. Ini tentu tidak diinginkan.

Maka menjadi penting bagi Demokrat agar isu Nazaruddin ini bisa dilupakan orang. Untung bagi Demokrat, sebagai partai penguasa di negeri di mana penduduknya mudah terkena lupa ingatan (contohnya: Nunun Nurbaeti menderita amnesia jika berada di Indonesia, jika diluar Indonesia ia sembuh), jauh lebih mudah bagi Demokrat untuk meredam isu Nazaruddin dengan mengalihkan isu.

Mengendalikan media adalah kuncinya. Tapi bagaimana caranya?

Berita buruk adalah berita baik

Sudah jadi ironi di pers bahwa berita buruk adalah berita yang bagus. Itu psikologis manusia. Orang senang melihat orang lain menderita namun tidak ingin mengalami penderitaan. Orang akan gempar bila ada tetangganya menjadi tahanan polisi dalam kasus kejahatan. Orang tidak heboh bila tetangganya mendapat kebahagiaan.

Cara mengendalikan media yang paling gampang adalah dengan memberikan pers “berita baik”. Berita hakim tertangkap tangan menerima suap adalah berita baik. Berita anggota polisi ditembak adalah berita baik. Berita orang Islam ditangkap karena dituduh menjadi teroris adalah berita baik.

Berita bahwa anak-anak Indonesia menjadi pemenang Olimpiade Matematika atau Fisika bukan berita baik dan tidak terlalu menarik untuk disimak. Berita semacam ini hanya perlu diliput di halaman terdalam koran di sudut terpencil di halaman koran atau disiarkan di berita dini hari saat jam orang tidur.

Sebagai partai penguasa, Demokrat tentu secara tidak langsung, melalui SBY, mengendalikan Kepolisian, KPK, MA dan lain-lain yang notabene lembaga bawahan Presiden. Bisikan kader Demokrat sudah barang tentu akan terdengar lebih nyaring dibandingkan teriakan orang-orang miskin di Indonesia yang hidupnya pas-pasan (Pas lapar, pas tidak ada beras. Pas tidak punya uang, pas ada rentenir yang bersedia memberi utang berbunga selangit, dan lain-lain pas).

Kalau saya jadi Presiden, saya akan perintahkan KPK “Tolong KPK fokus ke hakim-hakim nakal.”. Maka ramailah hakim nakal gemar terima suap ditangkap KPK. Saya juga perintahkan untuk Kepolisian lebih intensif memburu orang-orang muslim yang penampilannya mirip Osamah Bin Laden. Maka ramailah berita Densus 88 menangkapi orang-orang bersorban dan berjenggot lebat.

Biasanya jika itu dilakukan, segera ruang-ruang di televisi, koran, Internet dipenuhi diskusi-diskusi tentang hakim-hakim nakal, terorisme.

Jika perhatian publik masih tertuju ke Nazaruddin, sebagai Presiden, saya akan pidato soal Capres 2014. Saya sebut bahwa istri dan anak saya tidak bersedia mencalonkan diri untuk maju menjadi calon presiden (tapi kalau dicalonkan boleh lah).

Harapannya, segera media akan meluncurkan berbagai acara diskusi untuk membahas pemerintahan dinasti.

Kalau sudah begini, sedikit legalah Demokrat, karena berada di luar radar wartawan. Wartawan itu kalau sudah tanya macam-macam bikin kepala pening.

KPK memble, Nazaruddin kece

Memang Nazaruddin pribadi belum dinyatakan ada kaitan dengan masalah dugaan korupsi Wisma atlet SEA Games. KPK sepertinya memble menghadapi Nazaruddin. Memanggil Nazaruddin untuk pulang saja tidak sanggup. Alasannya “Nazaruddin masih menunggu hasil check-up kesehatan”.

Lha, kaya nunggu angkot berangkat saja, pakai lama. Kalau saya sih check-up kesehatan di rumah sakit malah disuruh pulang dulu, soalnya masih beberapa jam lagi laporan hasil check-up selesai. Nazaruddin kan bisa pulang dulu, besok hasilnya di ambil, atau hasilnya bisa diambilkan anak buahnya.

KPK yang punya kekuasaan memanggil warga negara Indonesia saja memble dan ompong, apalagi Demokrat. Di benak Nazaruddin barangkali “Siapa ente manggil-manggil ane pulang? SBY aja gak bingung ane di Singapura”.

Ini bukti betapa kecenya Nazaruddin.

Isu korupsi – buah simalakama Demokrat

Perginya Nazaruddin ke Singapura (yang konon untuk berobat dan entah kembali atau tidak) pada saat panas dicecar pertanyaan seputar dugaan keterlibatannya dalam kasus Wisma atlet, memicu spekulasi bahwa ia sengaja menghindar. Dugaan keterlibatannya dipicu BAP Mindo Rosalina Manulang – yang kemudian diralat Mindo. Khusus untuk Mindo ini, saya agak aneh dengan orang ini. Masak jabatannya direktur marketing mengaku tidak tahu siapa pemilik perusahaan tempat dia bekerja? Jangan-jangan dia takut karena dalam ancaman.

Isu pemberantasan korupsi adalah isu sentral yang digembar-gemborkan Demokrat selama kampanye pemilu. Ini sangat kontras dengan sinisme yang berkembang di masyarakat mengenai kasus Nazaruddin.

Nazaruddin berjasa besar bagi Demokrat, Demokrat sungkan kepada orang ini. Maka memerintahkan Nazaruddin pulang pun tidak berani. Demokrat hanya bisa menghimbau Nazaruddin untuk kembali. Yang namanya himbauan itu bisa dituruti, bisa pula tidak. Karena keduanya tidak memberi sangsi apa-apa.

Dari pernyataan sikap Demokrat yang hanya berani mengeluarkan himbauan, bisa dirasakan pengaruh Nazaruddin sangat kuat.

Di lain pihak, kasus ini semakin menyeret turun kepercayaan masyarakat terhadap Demokrat. Dari survey Indo Barometer, kepuasan masyarakat terhdap kinerja pemerintah disebutkan menurun dan orang mulai rindu akan jaman Orde Baru pimpinan Soeharto. Bahkan karena nostalgia Orde Baru ini, keluarga Cendana kini tak lagi sungkan muncul ke publik. Buku tentang Soeharto dirilis baru-baru ini. Tommy Soeharto, mantan napi ini, bahkan sempat diberitakan diusung sebagai calon presiden oleh Partai Buruh.

Menjadi pelik posisi Demokrat. Ia sudah gembar-gembor anti korupsi, tapi kader utamanya justru dikait-kaitkan kasus korupsi. Menjadi menarik hajatan besar 2014, kikuk tidak Demokrat mengusung lagi jargon pemberantasan korupsi?

Mengutip ucapan Gus Dur yang terkenal, “Gitu aja kok repot”.

Ironi isu kesehatan

Sudah jelas bahwa rokok berbahaya bagi kesehatan. Di tiap bungkus rokok yang Anda beli tercantum peringatan bahaya merokok: “Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan ganguan kehamilan dan janin”. Ukurannya cukup mencolok.

Ironisnya, jumlah perokok terus bertambah terutama di negara-negara berkembang, demikian laporan statistik perokok WHO menyebutkan. Laporan WHO juga menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat ketiga dunia dalam jumlah populasi perokok. Rata-rata 50%-67% populasi laki-laki di Asia adalah perokok. Statistik lain tentang perokok di Indonesia dapat Anda baca di Website Tobbaco Free Center.

Sebagian ulama MUI bahkan mengharamkan rokok karena bahayanya terhadap kesehatan. Tapi sepertinya kaum perokok cuek bebek. Entah tidak tahu atau tidak peduli.

Ironis lagi, pelaku industri rokok banyak menjadi sponsor kegiatan-kegiatan olahraga yang notabene kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan. Olahraga sepak bola, volly adalah beberapa kompetisi di Indonesia yang dibiayai oleh industri rokok.

Iklan rokok di antara kompetisi olahraga seolah berujar: “Ayo hisap rokok A supaya Anda hebat dan sehat seperti para olahragawan yang sedang berlaga”.

Faktanya jumlah dana yang dibelanjakan pemerintah Indonesia untuk perawatan penyakit akibat rokok adalah sebesar 11 triliun rupiah (Sumber :Website Tobbaco Free Center).

Ironi isu cukai tembakau dan belanja rokok masyarakat Indonesia

Cukai tembakai 2011 untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan harga jual di atas Rp660/batang adalah sebesar Rp 325/batang. Pemerintah sendiri menargetkan pendapatan APBN 2011 dari cukai tambakau sebesar Rp 60.07 triliun (Sumber:Publikasi Kebijakan Cukai Hasil Tembakau 2011). Cukai Rp 60.07 triliun mencerminkan harumnya aroma tembakau bagi pemerintah. Tidak heran, fatwa MUI bahwa rokok haram tidak digubris pemerintah. Industri rokok adalah salah satu cash cow pemerintah untuk menggenjot pendapatan.

Pada 2004, total perokok di Indonesia adalah 57 juta orang. Jika tiap perokok belanja rokok 1 bungkus sehari dengan harga rata-rata rokok Rp 10,000/bungkus, maka dalam sehari, uang sebanyak 570 milyar rupiah dibakar jadi asap oleh perokok di Indonesia.

Ironi isu pendidikan

Industri rokok cukup banyak menggelontorkan dana ke masyarakat melalui beasiswa pendidikan di berbagai institusi pendidikan terbaik dan ternama. Targetnya adalah merekrut orang-orang cerdas masuk ke industri rokok.

Ironis bahwa orang-orang cerdas penerima beasiswa tersebut akan menjadi para pekerja yang menyokong industri perusak kesehatan. Beberapa rekan saya semasa kuliah sangat bangga bila menerima beasiswa dari pelaku industri rokok atau diterima menjadi karyawan di industri rokok terkenal. Sepertinya mereka lupa bahwa beasiswa atau gaji yang mereka terima berasal dari uang buruh-buruh kasar, kuli, tukang becak yang tiap hari setor tubuh mereka untuk diracuni nikotin.

Ironi isu tenaga kerja

Industri rokok merekrut banyak sumber daya manusia. Industri ini menghidupi petani tembakau, broker komoditas tembakau, karyawan pabrik pembuat rokok, pedagang-pedagang asongan. Pertanian tembakau menggerakkan industri pupuk, industri alat pertanian. Pabrik rokok menggerakkan industri transportasi, industri permesinan dan industri hilir lain.

Ironis bahwa industri pemicu kanker dan impotensi justru menjadi bagian penggerak ekonomi nasional.

Ironi isu lingkungan

Jika banyak orang berpikir, rokok hanya merusak diri sendiri atau orang di sekitar Anda. Pikir lagi. Konsumsi rokok melepaskan polutan ke udara terutama karbondioksida. Anda pikir mungkin jumlahnya tidak seberapa, tapi bayangkan sepertiga populasi di Indonesia melepaskan karbondioksida. Tentunya efeknya jauh lebih masif.

Di tahun 2008, produksi rokok di Indonesia adalah 165 milyar batang. Bayangkan sampah yang dihasilkan oleh 165 milyar puntung rokok tersebut. Sebatang rokok mengandung 4000 bahan racun dan pemicu kanker (karsinogenik). 165 milyar puntung tersebut bila dibuang sembarangan akan meracuni lingkungan.

Isu lain terkait produksi rokok itu sendiri. Luas lahan pertanian tembakau pada 2007 menurut Liputan khusus Kompas adalah 215000 hektar. Untuk membuat lahan seluas itu, kita harus memangkas luas hutan hijau kita yang sejatinya adalah paru-paru dunia.

Ironis, bahwa mahluk hidup harus bernafas dan tidak harus merokok sementara kita mengorbankan hutan untuk rokok. Tapi lebih ironis lagi adalah bahwa setelah memproduksi rokok yang merusak lingkungan, produsen rokok berlomba-lomba mengkampanyekan pentingnya go green. Produsen rokok di daerah Kudus misalnya mensponsori penanaman pohon trembesi.

Isu nasionalisme

Semua perokok yang membeli rokok, membayar cukai ke pemerintah. Jika TKI di luar negeri adalah pahlawan devisa, perokok adalah pahlawan cukai. Perokok berkorban uang dan nyawanya (untuk diracuni nikotin) demi menyokong pembangunan Indonesia, membiayai gaji PNS, membiayai pembangunan infrastruktur.

Lalu siapa bilang nasionalisme kita sudah luntur?

Akhir kata, selamat merokok!

Tapi lambat laun, ketika harga-harga barang mulai melonjak, segala sesuatu mulai berubah drastis. Jika di tahun 1996, saya masih dapat membeli sepiring nasi lengkap dengan lauk dan sayur seharga Rp 600, perlahan menjadi Rp 800, naik lagi menjadi Rp 1200, naik lagi hingga akhirnya mencapai Rp 5000.

Sebagai mahasiswa rantau yang belum punya penghasilan pribadi, saya bergantung pada kiriman uang dari keluarga. Di tahun 1996, kiriman uang 350 ribu per bulan sudah cukup menghidupi saya selama sebulan. Itu pun masih tersisa, yang saya gunakan untuk menabung. Perlahan-lahan ketika ekonomi Indonesia tergerus inflasi gila-gilaan, 350 ribu semakin sulit memenuhi kebutuhan selama sebulan.

Saya cukup tahu diri untuk tidak meminta tambahan uang kepada orang tua, karena saya tahu posisi mereka pun sulit. Maka 1997-1998 menjadi awal pergolakan bagi saya pribadi. Pergolakan untuk survive. Ini bukan untuk cari nama, agar terkenal. Tidak! Ini adalah aksi yang digerakkan insting bertahan hidup. Dengan perut lapar, saya turun ke jalan untuk demonstrasi.

Saat itu, tiap hari hampir semua aktifitas perkuliahan lumpuh karena dosen dan mahasiswa turun berdemonstrasi. Berikutnya saya tidak ingat lagi, berapa kali saya ikut gerakan demonstrasi. Berteriak-teriak saat demonstrasi membantu saya melupakan rasa lapar, suara saya serak tiap hari tapi saya puas meski tak ada sepeser pun uang yang saya terima untuk seharian berjemur di bawah terik matahari. Yang ada di pikiran saya hanya satu, bahwa saya melakukannya untuk menolong diri saya sendiri.

Dan akhirnya pemerintahan Suharto tumbang.

Bertahun-tahun setelahnya, saya selalu terkenang betapa hebat pengaruh perut lapar (bila terjadi secara masif). Perut lapar masif selalu mampu menorehkan sejarah baru.

Pemerintahan yang mampu bertahan lama harus mampu membuat rakyatnya kenyang.

Setelah kasus video porno, isu menggelikan terbaru adalah soal “studi banding” DPR komisi 8 ke Australia (saya setuju bahwa DPR perlu sering-sering studi banding, sebab mereka kurang pintar, jadi perlu disekolahkan biar pintar. Lebih jauh tentang ini bisa di baca di tulisan saya yang lain di blog ini). Lebih seru lagi karena isu email yang tidak jelas. Jika grup lawak Srimulat kekurangan talenta, mungkin DPR bisa dilirik menjadi rekan kerja yang cocok.

Tema studi banding yang dilakukan oleh Komisi 8 DPR RI adalah tentang RUU fakir miskin. Entah apa yang mau dipelajari di sana. Setahu saya, penduduk suku Aborigin masih miskin terbelakang mengalami diskriminasi dibanding penduduk dari ras Caucasian (baca: bule)? Penanggulangan kemiskinan model apa yang hendak dipelajari dari Australia? Penanggulangan kemiskinan diskriminatif? Apakah solusi yang mau dicari seperti ini: “Jakarta harus kaya, Papua mau miskin terbelakang, emang gue pikirin?”

Tema studi banding lainnya adalah RUU ZIS (Zakat Infaq Shadaqah) – pengurangan pajak terhadap donasi/sumbangan. Lalu apa hubungannya Australia dengan zakat? Mayoritas penduduknya muslim? Lha wanita berjilbab saja disana sudah dilihat dengan sinis seolah-olah pelaku teror.

Dana studi banding Rp 811 juta selama 6 hari atau sekitar US$ 5.000 per orang per minggu. Dana yang cukup besar untuk sesuatu yang tidak efektif. Uang sebanyak itu (yang habis hanya dalam 6 hari) lumayan untuk modal usaha 405 orang miskin memulai usaha bila diberi pinjaman masing-masing 2 juta.

Internet seharusnya bisa jadi solusi untuk menghemat dana, teleconference dengan Skype, Yahoo Messengger sangat murah. Email bisa jadi sarana efektif komunikasi tanpa batas geografis, yang sayangnya tidak dimiliki (komisi8@yahoo.com, komisiVII@yahoo.com, k0m1518@yahoo.com,…).

Anggota DPR kita hanya pintar menggunakan Internet untuk browsing video porno (kita bersyukurlah paling tidak mereka masih bisa menggunakan Internet).

Mengapa orang bisa bertindak radikal? Mengapa orang menjadi teroris? Apakah radikalisme bisa dicegah? Pertanyaan tersebut coba dijawab dalam sebuah acara talkshow di sebuah TV swasta.

Ada ide dilontarkan disana bahwa sebaiknya pencegahan dilakukan di pengajian-pengajian yang materinya berisi agitasi dan kekerasan. Badan Intelijen Negara dan Polisi diminta untuk menyusupinya dari dalam.

Saya lalu berpikir. Dangkal sekali cara penyelesaian masalah radikalisme seperti itu. Seolah-olah radikalisme tumbuh di pengajian-pengajian, seolah-olah radikalisme identik dengan Islam. Orang bisa bertindak radikal tanpa perlu menganut agama Islam.

Organisasi Papua Merdeka (OPM) muncul dan menjadi gerakan radikal di Papua. Mereka radikal, mereka bukan muslim. IRA menjadi duri dalam daging bagi pemerintah Inggris, mereka radikal dan mereka bukan muslim.

Radikalisme bisa tumbuh dimana-mana. Radikalisme bisa tumbuh di kepala tiap individu, tak peduli bagaimana ideologi dan agamanya.

Radikalisme tumbuh dari benih ketidakadilan, kemiskinan, keterpurukan.

Orang Papua radikal menyerang infrastruktur Freeport karena ketidakadilan. Tanah leluhur mereka kita ekploitasi tanpa menyisakan apa-apa bagi mereka. Mereka masih sama dengan dulu, terbelakang, tidak berpendidikan. Itu ketidakadilan. Itu benih radikalisme.

Anda mau radikalisme lenyap? Berantas dulu ketidakadilan. Hapus kemiskinan. Lenyapkan keterpurukan.

Omong kosong, polisi hendak menghapus radikalisme bila mereka tegas memberangus aksi kekerasan tapi melempem ketika berhadapan dengan kasus korupsi Century.

Omong kosong, mencegah radikalisme bila kita gencar kampanye anti-pornografi, menghabiskan dana milyaran untuk membuat UU pornografi tapi DPR malah sibuk membuka materi porno ditengah sidang paripurna.

Omong kosong, memberantas radikalisme bila gedung sekolah-sekolah ambruk tak terurus dan DPR justru sibuk cari cara untuk merampok uang rakyat untuk gedung baru. Itu ketidakadilan. Itu benih radikalisme.

Omong kosong memberangus radikalisme bila Gayus Tambunan saat ini tak lagi jelas rimbanya sementara pengemplang pajak foya-foya bersama aparat hukum.

Omong kosong membunuh radikalisme bila TKI kita dibunuh di mana-mana dan pemerintah kita tidak berbuat apa-apa.

Radikalisme adalah ekspresi perlawanan ketidakadilan dan keterpurukan.

Lalu apa salahnya radikalisme?